INILAHCOM. Bangkok -- Sejumlah organisasi hak asasi internasional mendesak pemerintha Thailand mengungkap keterlibatan pejabatnya dalam perdagangan Muslim Rohingya, menyusul temuan kuburan massal di selatan negeri itu.
"Temuan kuburan massal di selatan Thailand hanya kejutan kecil," ujar Brad Adams, direktur Human Right Watch for Asia, dalam pernyataan resmi yang dirilis Sabtu (2/4).
Junta militer yang berkuasa di Bangkok menyebut perang terhadap perdagangan manusia sebagai prioritas utama, sebagai upaya memperbaki citra Thailand di mata internasional. Namun Adams mengatakan pejabat lokal Thailand masih terlibat dalam perdagangan Muslim Rohingya dan orang-orang Bangladesh.
"Keterlibatan pejabat Thailand dalam perdagangan manusia bukan cerita kemarin sore, tapi telah sekian lama," ujar Adams.
Menurut Adam, yang diperlukan adalah penyelidikan independen dengan bantuan PBB untuk mengungkap kebenaran, dan menahan semua pejabat yang bertanggung jawab.
Polisi dan petugas penyelamat Thailand menggali kuburan massal berisi 300 mayat Muslim Rohingya di Distrik Sadao, Propinsi Songkla -- hanya 300 meter dari perbatasan Malaysia-Thailand.
Sathit Kamsuwan, dari layanan pertolongan Maikom Sadao, mengatakan sekitar 200 tentara, polisi, dan petugas penyelamat, harus mendaki selama 50 menit untuk sampai ke lokasi kuburan massal di tengah hutan.
Kepala Polisi Somyot Pumpanmuang menggambarkan wilayah itu tidak ubahnya kamp pengungsi virtual, dengan migran ditempatkan di kandang bambu -- tidak ubahnya kambing atau babi.
Sebanyak 32 kuburan ditemukan, dengan satu lubang berisi beberapa mayat. Pumpanmuang memperkirakan masih ada 20 kuburan lagi di wilayah sekitar.
Situs Phuketwan memberitakan mayat-mayat itu dibawa ke rumah sakit untuk tes forensik. Laporan lain menyebutkan pedagang meninggalkan kamp itu sepekan sebelumnya, dengan membiarkan Muslim Rohingya yang masih hidup kelaparan.
Adams meminta pemerintah Thailand mempublikasikan temuan penyelidikan, dan membawa mereka yang bertanggung jawab ke pengadilan, termasuk pejabat pemerintah lokal.
Thailand harus mematikan jaringan perdagangan manusia di negaranya, jika ingin memperbaiki citranya. "Pejabat-pejabat itu tidak bisa memperkaya diri dengan memangsa orang tak berdaya," ujar Adams.
source : http://web.inilah.com/read/detail/2200997/hrw-pejabat-thailand-terlibat-perdagangan-manusia
Tidak ada komentar:
Posting Komentar